KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PLURALISME KALIMANTAN BARAT

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan serta diterapkan pada cara hidup kita sendiri dengan cara berlaku yang akan kita ikuti selama hidup (Ihromi,1996).

Indonesia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang multietnis, memiliki kebudayaan dan masyarakat beragam. Di satu sisi Indonesia negara yang plural, sehingga banyak sekali suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Dengan sifat yang plural itu negara Indonesia timbul sebuah konflik karena lebih sulit menjaganya dari pada ketentraman dan keamanan masyarakat yang homogen sehingga terjadi di beberapa daerah. Sehingga pengenalan budaya dari berbagai etnis di Indonesia sangat diperlukan, sebagai faktor yang akan memperkuat perasaan kesatuan di Indonesia.

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang melekat pada kehidupan masyarakat. Banyak peristiwa kerusuhan yang melibatkan masyarakat dalam sekala luas yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, Kalimantan Barat (konflik etnis di Singkawang dan Sambas) yang kerap terjadi dan dilakukan dalam rentang yang hampir berdekatan.

Peristiwa - peristiwa yang belum terselesaikan sampai sekarang disebabkan karena persoalan - persoalan etnis dan persoalan agama, berbagai persoalan yang menyangkut dengan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang kemudian justru berlanjut menjadi masalah yang besar karena dikait-kaitkan dengan persoalan yang dianggap sangat sensitif, yaitu masalah SARA.

Indonesia di perkuat dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika, yang maknanya adalah pluralisme didalam kesatuan. Oleh karena itu, pluralitas masyarakat bangsa Indonesia sebagai suatu realitas sosial budaya dan realitas sejarah harus dilihat sebagai sesuatu yang seimbang. Dalam arti bahwa semua konsep, semua wancana, dan semua realitas mengenai pluralitas suku-suku bangsa itu di tempatkan pada tingkatan yang sederajat. Kompleksitas permasalahan kesukubangsaan tidak direfleksikan oleh seberapa besar warga komunitas, tetapi lebih difokuskan pada substansi masalah yang dihadapi dalam rangka menegakkan perasaan kebangsaan dan semangat persatuan.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang ditunjukan kepada Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dan diwujudkan oleh segenap bangsa Indonesia. Mengenai persatuan nasional kerap kali bangsa Indonesia diancam oleh berbagai pertentangan pendapat diberbagai kekuatan sosial politik tertentu, jadi memang benar Bhineka Tunggal Ika harus diperjuangkan secara terus menerus. Konflik juga kerap kali mewarnai upaya-upaya dalam mewujudkan integrasi nasional. Dengan pluralisme itu, Indonesia mudah sekali terjadi konflik, diakibatkan karena kurang kesadaran terhadap simbol Bhineka Tunggal Ika yang menjunjung persatuan dan kesatuan.

Penerapan strategi pendidikan multikultural menjadi kian penting, khususnya dalam upaya memberantas diskriminasi dan meminimalisasi konflik. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional.

Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan anatar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi dan bersifat rasis. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Pluralisme Budaya dan Konflik Etnis di Kalimantan Barat

Pluralisme adalah suatu kemajemukan yang dipandang sebagai dasar-dasar perbedaan dari unsur-unsur yang membuat keragaman tersebut dapat diukur berdasarkan kualitas ataupun kuantitas.

Ada 4 (empat) kelompok etnik utama di Kalimantan Barat: Dayak, Melayu, Cina dan Madura. Dua kelompok etnik pertama merupakan penduduk asli-mayoritas, sedangkan dua kelompok etnik berikutnya merupakan pendatang-minoritas.

Bangsa melayu terdiri dari dari berbagai suku bangsa (etnis), jelas kelihatan masing-masing etnis mengembangkan bahasa dan kebudayaannya sesuai dengan kondisi geografis tempat mereka hidup. Proses ini telah terjadi ribuan tahun, sehingga yang tampak pada masa kini seolah-olah tidak terdapat hubungan antara suku bangsa dengan suku bangsa lain.

Istilah melayu dan dayak di Kalimantan Karat relatif unik kalau mengkaji kepada sejarahnya, mereka yang disebut melayu dalam pengertian etnis itu ”tidak ada”, kurang abad ke 18, seorang antropolog inggris menyebut “Orang Asli” (indegan Ous People), yang memeluk agama islam adalah sebagai orang melayu.

Pada dasarnya “penduduk asli” Kalimantan Barat, baik Melayu maupun dayak merupakan kelompok-kelompok kecil masyarakat yang masing-masing dari padanya mengembangkan bahasa dan kebudayaan  masing-masing. Cina dan Madura merupakan kelompok minoritas atau pendatang yang memiliki kecenderungan untuk mengusai ekonomi, politik dan sosial-kultural di wilayah ini.

Secara sosiologis, pluralistis budaya ini sangat menyulitkan interaksi sosial harmonis, sebaliknya cenderung menimbulkan konflik terbuka maupun tertutup. Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah yang dihuni oleh berbagai etnis tidak terlepas dari persoalan tersebut. Mulai dari peristiwa Sanggau Ledo akhir 1996 hingga awal 1997 dan kerusuhan Sambas 1999 adalah sebuah contoh betapa rentannya Kalimantan Barat terhadap konflik.

Menurut Koentjaraningrat (1982) sebenarnya telah mengingatkan bahwa Kalimantan Barat menyimpan potensi konflik yang terpendam antar suku bangsa, selain Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah. Dalam pandangan Koejaningrat, selain daerah itu relatif homogen juga karena tidak adanya kebudayaan dominan (dominant culture) sebagai wadah pembauran (melting pot) dari masing-masing atau suku bangsa yang hidup di daerah tersebut.

Konflik etnis di Kalimantan Barat diketahui bahwa telah terjadi konflik etnis Madura dengan empat etnis di Kalimantan Barat mulai terjadi tahun 1993. Dalam catatan Polda Kalbar (1999) sejak 1962 hingga 1999 sudah terjadi 14 kali. Konflik tersebut terjadi antara komunitas Dayak dengan Tionghoa sebanyak 1 kali 1967, Dayak dengan Madura sebanyak 11 kali konflik, yakni pada tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1994, 1996-1997, dan Melayu dengan Madura sebanyak dua kali yakni 1998 dan 1999. Konflik berikutnya tahun 2000 di kota Pontianak juga melibatkan etnis Melayu dan Madura.

Sejak konflik pertama hingga terakhir terjadi upaya memecahkan konflik selalu dilakukan dengan cara membuat perjanjian damai dengan etnis yang bertikai. Begitu konflik pertama terjadi penyelesaiannya segera dilakukan dengan membuat perjanjian damai.

Salah satu sebab konflik adalah karena reaksi yang diberikan oleh satu atau dua kelompok atau lebih dalam satu situasi yang berbeda-beda. Konflik juga mudah terjadi apabila prasangka ini terlalu lama terdapat. Konflik ini dapat terjadi karena :

a.       Kurangnya pengetahuan dan pengertian akan hidup pihak yang lain.

b.      Kepentingan perseorangan dan golongan.

c.       Ketidakinsafan akan kerugian yang dialami masing-masing apabila prasangka di pupuk.

Ada berbagai situasi, wacana publik, dan mekanisme sosial yang menyebabkan Kalbar di satu saat mengalami kekerasan etnik, namun di saat lain justru perdamaian etnik.

a.       Sebelum, selama dan sesudah kejadiannya, kekerasan etnik tidak dapat dipisahkan dengan perdamaian etnik;

b.      Kekerasan etnik bukan merupakan eskalasi konflik etnik. Kekerasan etnik memiliki sifat dan dinamikanya sendiri. Ia cenderung bersifat temporal, situasional, dan lokal;

c.       Kekerasan etnik bukan merupakan konsekuensi yang logis dan spontan dari bekerjanya faktor-faktor kultural, institusional dan struktural dalam satu periode kesejarahan yang panjang;

d.      Dalam masyarakat ada profil kekerasan etnik yang secara inheren mampu menghasilkan kekerasan etnik di satu pihak, dan perdamaian etnik di pihak lain;

e.       Dalam masyarakat dan negara ada situasi, wacana dan mekanisme sosial, baik disadari atau tidak, untuk mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekerasan etnik;

f.       Aktor-aktor dalam masyarakat dan negara memiliki peran penting untuk menerima atau menolak terjadinya kekerasan etnik;

Teori Pendidikan Multikultur

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia Parsudi Suparlan,Multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah idiologi yang mengagungkan perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena peningkatan pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Banks (1993) telah mendiskripsikan evolusi pendidikan multikultur dalam empat fase. Yang pertama, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap kurikulum. Kedua, hal ini diikuti oleh pendidikan multietnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. Yang ketiga, kelompok-kelompok marginal yang lain, seperti perempuan, orang cacat, homo dan lesbian, mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. Fase keempat perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar-ras, kelamin, dan kelas telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritisi, jika bukan para praktisi, dari pendidikan multikultur.

Gerakan reformasi mengupayakan transformasi proses pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan pada semua tingkatan sehingga semua murid, apapun ras atau etnis, kecacatan, jenis kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan menikmati kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan.

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan - perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Pendidikan multikultur merupakan sebuah model pengembangan wawasan kebangsaan dalam dunia kependidikan. Pada penghujung abad 20, rasa persatuan dan kesatuan atau semangat nasionalisme anggota masyarakat dari berbagai etnis pada daerah tertentu tampak seperti tercabik-cabik karena konflik yang terjadi.

Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu point dari Pasal 4 UU N0. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Sehingga pada point ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Upaya untuk mewujudkan kedamaian dalam kehidupan di daerah rawan konflik seperti Kalimantan Barat, internalisasi nilai-nilai seperti saling memahami, saling menghargai, menghilangkan prasangka negatif serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti nilai-nilai demokratis sejak dini, merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Untuk menginternalisasi nilai-nilai itu, Kalbar membutuhkan pendidikan ini bertujuan kelak setelah dewasa anak-anak dapat mengabaikan identitas etnisnya untuk kedamaian hidup semua (Bank, 1993) dapat mengembangkan sikap yang lebih demokratis serta mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan masyarakat.

Konsep dasar pendidikan multikultur merupakan proses yang tujuan utamanya adalah mengubah struktur sosial masyarakat melalui pengubahan kultur sekolah yang diisi oleh beragama etnis maupun kelas sosial. Ada lima dimensi pokok dalam pendidikan multikultur (Banks, 1993) yakni:

a.    Content integrations

b.    Knowledge constructions process

c.    Preduce reductions

d.   Equality pedagogy

e.    Empowering school culture

Integrasi isi berkenaan dengan upaya-upaya guru untuk memasukkan informasi ke-etnis-an dalam pembelajaran, seperti memberikan contoh data maupun informasi dari berbagai kebudayaan ras atau etnis sebagai ilustrasi dalam menjelaskan konsep-konsep kunci dari mata pelajaran yang di ajarkan. Proses konstruksi pengetahuan (knowledge constructions process) berkenaan dengan prosedur bagaimana guru membantu siswa memahami materi pelajaran dan bagaimana posisi individual dalam kelompok etnis dan kelas sosial berpengaruh terhadap upaya memahami materi tersebut.

Dimensi pengurangan prasangka sosial dalam pendidikan multikultur berkenaan dengan karakteristik sikap rasial siswa dan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk dapat membantu mereka menumbuhkan sikap dan nilai-nilai demokratis. Dimensi keadilan pembelajaran (equality pedalogy) berkenaan dengan upaya guru menfasilitasi sebagai kelompok etnis atau kelas sosial agar mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Kategori dimensi yang tumpang tindih. Namun pengkategorisasian seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh konseptualisasi pendidikan multikultur. Diantara kelima yang banyak mendapat poerhatian adalah dimensi integrasi isi dan proses konstuksi pengetahuan dan dimensi prasangka sosial.

Pendidikan multikultur yang ditawarkan adalah pengeintegrasian pesan multikultur dalam proses pendidikan di sekolah, kedua proses konstruksi pengetahuan siswa, ketiga, pengurangan prasangka sosial antar etnis dikalangan siswa, keempat, keadilan dalam pembelajaran dan kelima, pemberdayaan kultur sekolah.

Konsep Pendidikan Multikultur

Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri.

Pendidikan sudah seharusnya ditanamkan dalam membina generasi yang memiliki nilai-nilai emotional yakni bagaimana ia bersikap terhadap orang-orang berada di sekitar lingkungannya. Tidak ada paham siapa yang minoritas atau mayoritas baik memiliki perbedaan warna kulit, ras, suku dan budaya.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (schooling) atan pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer menegmbangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidarits kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. Sehingga budaya di suatu daerah dapat dikenal oleh generasi muda dan dipertahankan serta mudah di kenal oleh khalayak ramai dan menambah rasa cintah air.

Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Pendidikan Multikultur di Lingkungan Keluarga

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia sudah sepantasnya dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga dapat di implementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam Pendidikan non formal wacana ini dapat disosialisasikan melalui pelatihan-pelatihan dengan model pembelajaran yang responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan baik ras suku, maupun agama antar anggota masyarakat.

Tak kalah penting wacana pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan dalam lingkup keluarga. Di mana keluarga sebagai institusi sosial terkecil dalam masyarakat, merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses internalisasi dan transformasi nilai, serta sosialisasi terhadap anggota keluarga. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih responsive multikultural dengan mengedepankan penghormatan dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar (agama, ras, golongan) terhadap anak atau anggota keluarga yang lain merupakan cara yang paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan.

Pendidikan Multikultur di Lingkungan Formal

Berbicara tentang pendidikan multikultural, tak ubahnya kita membedah isi perut Indonesia secara substansial. Dengan menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada siswa, seperti beda etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, proses belajar dapat diaplikasikan secara efektif dan mudah.

Dengan pendidikan multikultural, karakter siswa akan dilatih dan dibangun untuk mampu bersikap demokratis, humanis dan menerima keragaman. Atau dalam bahasa lain, “sambil menyelam minum air”. Artinya, selain mudah memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokrasi, humanisme dan keragaman di dalam maupun luar sekolah.

Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Perguruan Tinggi.

Adanya penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah bukan menggunakan bahasa daerah karena bahasa daerah dapat menimbulkan kesenjangan antara siswa yang dapat menimbulkan salah penafsiran makna linguistik.

Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini. Sebagai contoh di Perguruan Tinggi, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat dinitegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, misalnya melalui mata kuliah umum seperti Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD), Agama dan Bahasa.

Demikian juga pada tingkat sekolah Usia Dini dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan seperti dalam OutBond Program, dan pada tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam bahan ajar seperti PKn, Agama, Sosiologi dan Antropologi, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.

KESIMPULAN

Kurikulum pendidikan di Indonesia saat ini masih bersifat sentralistik. Dengan pendekatan multiskala, kurikulum tersebut tetap menjadi acuan, namun dalam inplementasinya pada pendidikan sekolah di Kalimantan Barat, dimensi - dimensi multikultural sudah seharusnya dimasukkan dalam kurikulum tersebut, sehingga pendidikan di Kalimantan Barat memiliki ciri - ciri sendiri karena di daerah tersebut sangat rawan konflik etnis, namun sistem pendidikan ini juga tidak terlepas secara keseluruhan dari ciri - ciri pendidikan nasional.

Beberapa aspek yang menjadi kunci dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Kalimantan Barat adalah tidak adanya kebijakan yang menghambat toleransi, termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis dan jenis kelamin, serta harus menumbuhkan kepekaan terhadap perbedaan budaya, antara lain mencakup pakaian, musik dan makanan kesukaan. Selain itu, juga memberikan kebebasan bagi anak dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh sikap anak agar merasa butuh terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis.

Kurikulum pendidikan seharusnya lebih mengajarkan bagaimana ada rasa saling menghargai dengan menitikberatkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai-nilai budaya daerah. Disamping mereka mengenal budaya sendiri akan tetapi memberi rasa memiliki rasa memiliki dan mencintai kebudayaan tanpa ada rasa perbedaan antara satu ras dengan yang lain.

Paradigma pendidikan multikultur sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, solidaritas dan intimitas di antara keragaman etnik, ras, agama, budaya dan kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain.

Penerapan pendidikan multikultur dengan cara kurikulum tersembunyi (hidden curiculum) pada mata pelajaran tertentu. Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

1.      Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.

2.      Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran yang tunggal terhadap kebenaran sejarah.

3.      Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda.

4.      Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinisip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di pendidikan formal sangat penting di terapkan di Kalimantan Barat karena di daerah ini banyak sekali bahasa sehari-hari yang digunakan sebagai langkah untuk mencegah perbedaan antara etnis tertentu.

Pendidikan multikultural harus bisa memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka.

Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, diharapkan akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Sehingga konflik etnis yang terus melanda di Kalimantan Barat dapat diredam dengan lahirnya generasi baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan keutuhan bangsa ini.

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya implementasi pendidikan multikultur terhadap konflik etnis di Kalimantan Barat , maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1.      Daerah Kalimantan Barat sangatlah rawan terhadap konflik sehingga pentingnya suatu pendidikan multikultur yang berbasis lokal tanpa mengurangi nilai-nilai dan tujuan pendidikan inasional.

2.      Menerapan pendidikan multikultur untuk meredam konflik sangat berrmanfaat dalam menumbukan generasi baru yang lebih menjunjung nilai-nilai dan rasa kesatuan dalam kehidupan bhineka tunggal ika.

3.      Sudah seharusnya pendidikan multikultur di ajarkan tidak hanya di lingkungan formal akan tetapi ruang lingkungan memiliki pengaruh yang sangat penting untuk membentuk karakter yang saling menghargai.

4.      Pada lingkungan formal pendidikan multikultur dapat diimplementasikan melalui kurikulum tersembunyi (hidden curicculum) dimana nilai-nilai budaya daerah di ajarkan juga bersamaan pada kurikulum pendidikan nasional.

Dalam terlaksananya pendidikan multikultur sudah seharusnya didukung oleh beberapa aspek, yakni :

1.        Perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik etnis di Kalimantan Barat.

2.        Meninjau sejarah konflik etnis di Kalimantan Barat sehingga perlunya peran dinas terkait untuk menerapkan pendidikan multikultur di Kalimantan Barat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, J.A (1993). Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice. Review of Research in Education. vol. 19, edited by L. Darling- Hammond. Washington, D.C.: American Educational Research Association.

DEPAG RI dan IRD, Majalah: Inovasi Kurikulum: Kurikulum Berbasis Multikulturalism, Edisi IV, Tahun 2003.

Ihromi. (1996). Pokok - pokok antropologi budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Koentjaningrat. (1982). Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jogjakarta: Djambatan.

Koentjaningrat. (1974). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.

Kuper, Adam & Jessica Kuper. (2000). Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Paul Gorski, Six Critical Paradigm Shiifd For Multicultural Education and The Question We Should Be Asking. (online). www. Edchange.org/multicultural diakses Mei 2013).

Soedijarto. (2000). Pendidikan Nasional sebagai Wahana mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa. Jakarta: CINAPS.

Stavenhagen, Rudolfo (1996). "Education for a Multikultural world", in Jasque Delors (et all), Learning: the treasure within. Paris: UNESCO.

Sumarjo, Endro, dkk. (2000). Rekonstruksi Sosial di Sambas. Jakarta: Kerja sama antara Sekretariat DP-KTI dengan Biro Perencanaan, Depdiknas

Tilaar, H. A. R, (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.

Zubaidi. (2005). Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Share this post